erer

Dipublikasikan oleh RD pada on .

BERAGAM TANTANGAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA DARING

 

pta-malut.go.id | Mulai dari keamanan informasi dan jaringan, pemenuhan asas dan prosedur KUHAP, sarana dan prasarana pendukung.

Screenshot 2020-07-16 Beragam Tantangan Persidangan Pidana Secara Daring Halaman All

 

 

Pandemi Covid-19 mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru (new normal) yakni menjalankan rutinitas dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak (physical distancing). Pandemi Covid-19 ini pun berimbas pada pelaksanaan proses persidangan di pengadilan ataupun di Mahkamah Konstitusi (MK).       

Hakim Agung Sofyan Sitompul mengatakan MA telah menerbitkan SEMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Salah satunya meminta pengadilan mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi termasuk dalam proses persidangan secara elektronik (e-court dan e-litigasi) selama masa pandemi Covid-19.     

“Tapi, ini masih terbatas pada sistem peradilan elekronik untuk perkara perdata, agama, dan tata usaha negara (TUN),” ujar Sofyan saat berbicara dalam webinar ulang tahun Hukumonline ke-20 bertajuk “Masa Depan Bidang Hukum dalam Menghadapi Era Normal Baru”, Selasa (14/7/2020).

Sofyan menerangkan MA telah menerapkan sistem peradilan secara elektronik untuk perkara perdata, agama, dan TUN dengan memanfaatkan teknologi di semua pengadilan seluruh Indonesia sebagaimana amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Selain itu untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, MA telah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk merancang sistem kerja persidangan perkara pidana berbasis teknologi di pengadilan.  

Nantinya, sistem persidangan perkara pidana secara daring ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan MA (Perma) tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. “Sampai saat ini sudah tersusun 28 pasal yang akan menjadi pedoman bagaimana pelaksanaan persidangan (perkara pidana, red) elektronik di pengadilan,” kata Sofyan.

Dia melihat pemanfaaatan teknologi dalam persidangan dapat meminimalisir penularan Covid-19 di lingkungan pengadilan. Namun, untuk melaksanakannya tidak mudah, banyak tantangan yang dihadapi antara lain persidangan secara daring harus tetap memenuhi berbagai asas hukum layaknya persidangan biasa, seperti terbuka untuk umum, peradilan yang jujur, imparsial, dan berbagai norma yang diatur dalam KUHAP. “Paling penting dalam persidangan elektronik ini hak para pihak untuk mendapatkan keadilan tidak boleh dikurangi,” tegasnya.

Persoalan lain yang dihadapi dalam persidangan secara daring yakni sarana dan prasarana pendukung. Sofyan memberi contoh persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu tidak bisa tepat waktu karena kesiapan masing-masing pihak belum seragam untuk melaksanakan persidangan secara daring ini. Begitu juga kualitas koneksi yang berbeda-beda dan bahkan ada yang terputus ketika persidangan berlangsung, sehingga menghambat jalannya proses persidangan.

“Pemerintah perlu menerbitkan regulasi (anggaran, red) yang mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk persidangan pidana secara daring,” harapnya.

Keamanan jaringan dan informasi

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan lembaganya siap melaksanakan persidangan secara elektronik. MK juga sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk meminta keterangan para pihak melalui video conference untuk persidangan jarak jauh di setiap provinsi. Melalui sarana tersebut, pihak terkait dengan persidangan tidak perlu hadir ke Jakarta.

“Sudah lebih 10 tahun, MK telah memfasilitasi pencari keadilan yang memiliki keterbatasan untuk datang ke Jakarta bisa menggunakan video conference. Misalnya ada pemohon, saksi, ahli yang nggak bisa datang ke Jakarta,” ujar Saldi.

Meski memudahkan para pihak memperjuangkan hak konstitusionalnya, Saldi mengingatkan ada beberapa tantangan dalam penggunaan teknologi ini seperti keamanan jaringan dan informasi. Mengingat segala tindakan dan keputusan MK dilakukan melalui pleno, maka seluruh hakim konstitusi harus hadir dalam satu ruangan. “Kami masih membahas apakah ini bisa dilakukan dengan jarak jauh (secara daring, red) dan bagaimana keamanannya?"

Saldi mengatakan lembaganya terus mendorong agar penggunaan teknologi secara daring ini agar dapat dilakukan secara masif. Apalagi, MK akan menangani perkara sengketa Pilkada Serentak pada akhir tahun ini. Dia berharap ada kesadaran bersama, sehingga pemanfaatan teknologi dalam persidangan ini bisa berjalan lancar tanpa kendala.

Dosen Hukum Tata Negara STHI Jentera Bivitri Susanti menilai pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang dihadapi berbagai sektor tidak hanya lembaga peradilan. Tantangan ini harus dijawab dengan adaptasi yang cepat melalui teknologi. Walaupun ada kebiasaan baru, tapi dalam hukum yang utama tetap mengacu pemenuhan hak warga negara. Untuk sektor peradilan, bagaimana dapat memenuhi hak para pencari keadilan.

Menurutnya, respon lembaga peradilan dalam mengantisipasi dampak Covid-19 lebih cepat ketimbang kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari cepatnya MA menerbitkan beragam regulasi yang merespon pandemi Covid-19 pada medio Maret 2020 lalu. “Dalam merespon pandemi Covid-19 ini respon lembaga pengadilan lebih cepat daripada pemerintah,” kata pendiri PSHK Indonesia ini.

Source : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0d58e8d3e00/beragam-tantangan-persidangan-pidana-secara-daring?page=all

 

Add comment

Alamat Kantor

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Jl. Raya Kilometr 40 Desa Balbar Kec. Oba Utara - Sofifi

Telp. 0921-6121929 Fax: 0921-6121929

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor